Saling Curiga

CILEGON – Ketua Gerakan Peduli Rakyat (Gapura) Banten Husaini Saidan menuding ada pihak yang sengaja memperuncing hubungan PT Krakatau Steel (KS) dengan Pemkot Cilegon. Khususnya terkait pembatalan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) MoU antara pemkot dengan PT Pelindo II dalam rangka pembangunan Pelabuhan Kubangsari. “Saya menduga ada oknum yang sengaja memanas-manasi masalah ini, sehingga memperburuk hubungan pemkot dengan PT KS,” kata Husaini, Rabu (19/8).
Menurutnya, pemkot hendaknya membentuk tim guna menelusuri penyebab pembatalan MoU tersebut. “Tim ini yang akan menelusuri sebenarnya ada apa dan siapa yang menjadi pemicu persoalan ini. Kalau memang atas ketidaksetujuan Menteri Negara BUMN, maka pemkot harusnya menghadap menteri menyelesaikan masalah ini bersama manajemen PT KS dan Pelindo II,” tandas Husen.

Pro Kontra
Pada bagian lain, sejumlah LSM dan organisasi kepemudaan di Kota Cilegon, kemarin, menggelar konferensi pers menyikapi statement mantan Ketua Kadin Cilegon Sam Rahmat yang menuding pemkot memprovokasi masyarakat dalam kasus ini. Hal Ini terkait dengan munculnya sejumlah pernyataan sikap elemen masyarakat, Minggu (16/8) malam, di Majid Agung Nurul Ikhlas yang menuding PT KS berada di balik pembatalan MoU tersebut.
Hadir konferensi pers tersebut aktivis Forum Bersama Masyarakat Cilegon (FBMC), KNPI, Gapensi, dan pengurus Majelis Dzikir Cilegon. “Munculnya pernyataan sikap itu murni dari hati nurani kami. Karena kita menginginkan Cilegon maju dari segi PAD,” kata Ketua KNPI Kota Cilegon Hidayatullah.
Pernyataan senada datang dari Ketua Gapensi Cilegon Epy Syaefullah. Bahkan menurutnya pernyataan Sam justru kental dengan muatan politik. “Pernyataan Sam itu memiliki kepentingan politik dan bisnis atas usahanya sendiri,” tudingnya.
Pada bagian lain, sejumlah pengurus Kadin Cilegon pun, kemarin sore, menggelar konferensi pers menyikapi masalah ini. “Jangan menggunakan kekuatan kalau memang ada persoalan terhadap pembangunan Kubangsari, silakan selesaikan baik-baik. Lengkapi dokumen hak pengelolaan lahan (HPL). Jangan membuat suasana Cilegon justru tidak kondusif,” katanya menyoal sikap pemkot yang dinilainya emosional.
Pernyataan lain datang dari Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang UKM dan Koperasi Reno Yanuar. Ia mengecam keluarnya pernyataan sikap sejumlah elemen masyarakat di Masjid Nurul Ikhlas beberapa waktu lalu. “Masjid kan sarana ibadah, tapi mengapa dijadikan untuk kepentingan politik,” tegasnya. (cr-1)